Warga Kampung Warung Tiwu Harapkan Pembangunan Pos Ronda Segera Direalisasikan

“Photo : Ketua RT Baru”

CIANJUR, SJB

Warga Kampung Warung Tiwu, RT 01/RW 08, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berharap Pemerintah Desa Peuteuycondong dapat segera merealisasikan pembangunan pos ronda atau pos keamanan lingkungan (poskamling) yang dinilai penting untuk menunjang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan warga karena hingga saat ini rencana pembangunan pos ronda belum juga terealisasi. Menurut keterangan warga, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran sehingga fasilitas keamanan lingkungan tersebut belum dapat dibangun

BACA JUGA :

H. Rahmat, Praktisi Pengobatan Tradisional di Cianjur, Konsisten Layani Masyarakat Selama 23 Tahun

Kontes dan Pameran Nasional Bonsai & Suiseki 2026 Bupati Cup Meriahkan Hari Jadi Cianjur ke-349

.

Ketua RT 01, yang baru menjabat, disebut memiliki komitmen untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam di wilayahnya. Namun, warga menilai pembangunan pos ronda merupakan fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah desa, bukan semata-mata mengandalkan swadaya masyarakat maupun dana pribadi pengurus lingkungan.

“Kami berharap Pemerintah Desa Peuteuycondong dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan pos ronda ini. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga juga berharap pemerintah desa dapat mempertimbangkan pengalokasian anggaran melalui Dana Desa atau program pembangunan infrastruktur lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka menilai keberadaan pos ronda akan mendukung pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan mempererat kebersamaan warga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Peuteuycondong belum memberikan keterangan resmi terkait usulan pembangunan pos ronda tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pemerintah desa apabila ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas harapan yang disampaikan masyarakat.

**ANDI