Jurnalis Terhambat Akses Informasi di SMP Negeri 2 Kelari, Dugaan Minim Transparansi Mencuat

Karawang-SJB

Upaya jurnalis untuk mendapatkan informasi terkait kondisi perawatan fasilitas di SMP Negeri 2 Kelari mengalami hambatan berulang yang terkesan disengaja. Hingga hari ini, jurnalis sudah empat kali berkunjung ke sekolah tersebut, namun setiap kali selalu mendapat penolakan, diarahkan berputar-putar, atau bahkan diabaikan tanpa pernah diizinkan bertemu langsung dengan kepala sekolah maupun mendapatkan data yang dibutuhkan.

Kunjungan pertama dilakukan pada minggu lalu, di mana jurnalis hanya disambut oleh staf administrasi yang dengan pasti menyatakan kepala sekolah sedang tidak ada di tempat. Kunjungan kedua dan ketiga pun mendapat jawaban serupa, bahkan sempat diminta membawa surat izin resmi – padahal dokumen tersebut sudah diserahkan dan diterima pihak sekolah sejak kunjungan pertama.

Pada kunjungan keempat kemarin, jurnalis justru diminta menunggu berjam-jam hingga jam kerja resmi selesai tanpa ada kejelasan sama sekali. Padahal, sejumlah guru dan karyawan sekolah membenarkan bahwa kepala sekolah berada di dalam ruangan kerja dan tidak sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.

“Saya sudah empat kali datang dengan tujuan baik dan profesional, hanya ingin menanyakan informasi tentang kondisi perawatan gedung dan fasilitas sekolah yang banyak dikeluhkan warga dan orang tua siswa. Tapi setiap kali selalu dihalangi, bahkan seolah ada rahasia yang sengaja disembunyikan. Bahkan kami dilarang mengambil foto sedikit pun di area sekolah dengan alasan keamanan, padahal ini adalah fasilitas umum yang dibiayai uang negara,” ujar salah satu jurnalis yang bertugas.

Kondisi Fasilitas Memprihatinkan

Menurut informasi yang beredar dan pengakuan sejumlah warga serta orang tua siswa yang enggan disebut namanya, banyak fasilitas di sekolah tersebut rusak parah dan tidak mendapatkan perawatan yang layak selama bertahun-tahun. Di antaranya atap kelas yang bocor saat hujan, tembok retak dan mulai rapuh, lantai yang bergelombang, serta toilet siswa yang tidak berfungsi dan kotor.

“Anak saya sering pulang baju basah karena hujan masuk ke dalam kelas. Sudah lapor berkali-kali tapi tidak ada perbaikan sama sekali. Kami juga heran kenapa pihak sekolah tidak mau memberikan penjelasan apa-apa kepada publik,” ujar Siti, salah satu orang tua siswa.

Ketika jurnalis berusaha mengkonfirmasi hal ini ke pihak sekolah, semua pertanyaan selalu dijawab dengan alasan standar seperti “tidak berwenang menjawab”, “harus menunggu arahan atasan dari dinas”, hingga “informasi itu rahasia sekolah”.

Dinilai Melanggar Keterbukaan Informasi

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menegaskan bahwa tindakan menghambat jurnalis dalam mencari informasi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Informasi tentang pengelolaan, anggaran, dan perawatan fasilitas pendidikan adalah data yang terbuka dan berhak diketahui oleh seluruh masyarakat. Menghalangi akses informasi sama saja dengan menutup-nutupi kemungkinan adanya penyimpangan atau kelalaian tugas,” tegasnya.

Hambatan ini dinilai juga menghambat fungsi jurnalistik sebagai pengawas publik yang bertugas menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Padahal, transparansi pengelolaan sekolah sangat dibutuhkan untuk memastikan anggaran dan fasilitas digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan jika siswa.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah SMPN 2 Kelari tetap belum memberikan tanggapan apapun terkait alasan penolakan pemberian informasi. Jurnalis menyatakan akan terus berusaha mendapatkan kejelasan serta berencana melaporkan kasus ini ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah dapat.

**SALMAN FARIS