SSC Bongkar Darurat Anak Putus Sekolah di Garut, Dorong Disdik Segera Ambil Langkah Nyata
GARUT, SJB
Bulan Juni menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan nasional. Selain menjadi bulan refleksi kebangsaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, bulan ini juga menjadi awal tahapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/202
Namun di balik berbagai agenda pendidikan tersebut, masih tersimpan persoalan serius yang menjadi pekerjaan rumah bersama, yakni masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan anak putus sekolah di Kabupaten Garut.
Direktur Sekolah Sungai Cimanuk (SSC) Garut, Mulyono Khaddafi, menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Garut lebih serius menangani persoalan pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda.
Menurut Mulyono, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Makna Pancasila akan kosong apabila masih ada anak-anak yang kehilangan hak untuk belajar. Seremoni boleh dilakukan, tetapi negara harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak,” ujar Mulyono.
SSC yang selama ini bergerak dalam bidang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta pendampingan sosial di sekitar wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, mengaku menemukan berbagai persoalan pendidikan di lapangan.
Masih Banyak Anak Garut Kehilangan Kesempatan Sekolah
Berdasarkan hasil pemetaan SSC, sejumlah wilayah di Garut Selatan dan daerah terpencil masih menjadi kawasan yang memiliki persoalan Anak Tidak Sekolah cukup tinggi.
Berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, sulitnya transportasi, hingga minimnya dukungan fasilitas pendidikan.
Tidak hanya terjadi di wilayah pelosok, persoalan serupa juga ditemukan di kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas pendidikan.
SSC menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Blok Cihideung yang berdasarkan pemetaan menunjukkan adanya anak-anak yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan.
Sekolah Gratis Belum Menjadi Solusi Penuh
Mulyono menilai program sekolah gratis belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Menurutnya, keluarga kurang mampu masih menghadapi biaya pendukung pendidikan seperti seragam, sepatu, buku, alat tulis, dan transportasi.
“Ketika orang tua harus memilih antara kebutuhan pokok keluarga dengan perlengkapan sekolah anak, pendidikan sering menjadi hal yang dikorbankan,” jelasnya.
Selain persoalan ekonomi, SSC juga menemukan adanya faktor psikologis. Sebagian anak merasa minder dan kehilangan kepercayaan diri karena kondisi ekonomi keluarga, sehingga perlahan menjauh dari lingkungan sekolah.
Menyelamatkan Pendidikan, Menyelamatkan Masa Depan
SSC memandang persoalan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan manusia.
Mulyono mengatakan, menjaga lingkungan dan membangun masa depan generasi muda merupakan dua hal yang harus berjalan bersama.
“Kalau kita berbicara masa depan, bukan hanya soal sungai dan lingkungan, tetapi juga bagaimana anak-anak yang akan menjadi penerus mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Saat ini SSC terus melakukan pendataan, pemetaan sosial, serta mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terhadap persoalan ATS dan anak putus sekolah.
SSC Siap Audiensi dengan Dinas Pendidikan Garut
Sebagai bentuk keseriusan, Sekolah Sungai Cimanuk dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sinergi dan mencari solusi konkret agar tidak ada lagi anak Garut yang kehilangan hak belajar.
SSC juga mendorong adanya gerakan bersama melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat agar penanganan anak putus sekolah dilakukan secara langsung dan berkelanjutan.
Bagi Mulyono, nilai Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memastikan keadilan sosial bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggir perhatian.
“Kalau masih ada anak yang tidak bisa sekolah karena persoalan ekonomi, berarti pekerjaan kita bersama belum selesai. Pancasila harus hadir dalam tindakan,” pungkasnya.
**IJAN . S
