FK PKBM Cianjur Perkuat Tata Kelola PKBM dan SKB Melalui Pembinaan serta Pendampingan Hukum

CIANJUR – SJB

Upaya memperkuat kualitas tata kelola pendidikan nonformal terus dilakukan di Kabupaten Cianjur. Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK PKBM) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Hukum bagi kepala PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Selasa (8/9/2026), di Aula PGRI Kecamatan Cilaku.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Tata Kelola PKBM dan SKB yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme para penyelenggara pendidikan kesetaraan di tengah tuntutan tata kelola lembaga pendidikan yang semakin mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Ketua DPD FK PKBM Kabupaten Cianjur, Deni Abdul Kholik, mengatakan pembinaan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman para pengelola PKBM dan SKB, khususnya terkait administrasi, regulasi, hingga pengelolaan anggaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“PKBM memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat maupun pemerintah,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti tiga agenda utama, yakni pembinaan bagi kepala PKBM dan SKB, pendampingan hukum bagi penyelenggara pendidikan nonformal, serta evaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahap II Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperkuat materi pembahasan, FK PKBM menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, serta Kepolisian Resor Cianjur.

Kehadiran ketiga institusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tata kelola kelembagaan, mekanisme pengawasan anggaran, serta aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal.

BACA JUGA :

• PTI Kawal PSN Kampung Nelayan Merah Putih di Cianjur Selatan, Dorong Jadi Motor Ekonomi Nelayan Jayapura
• Semarak HUT RI ke-81, SMK Perhotelan PHT Cianjur Gelar “PHT Sensational Merah Putih”

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, dan pengelola PKBM dalam membangun tata kelola pendidikan nonformal yang lebih baik.

FK PKBM Kabupaten Cianjur menilai penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan administrasi maupun hukum dalam pengelolaan satuan pendidikan nonformal.

Melalui kegiatan tersebut, para kepala PKBM dan SKB diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan lembaga, penggunaan Dana BOSP, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas.

“Dengan demikian, pendidikan nonformal di Kabupaten Cianjur diharapkan semakin mampu memberikan layanan yang berkualitas, terpercaya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

**RYAN