MBG dan Koperasi Desa Digelontor Anggaran, Nasib Guru Masih Dipertanyakan
GARUT — SUARA JABAR BANTEN
5 Oktober 2026. Ada pertanyaan besar mengenai arah belanja negara ketika sejumlah program prioritas pemerintah mendapatkan dukungan anggaran dalam jumlah sangat besar, sementara persoalan pengangkatan dan kesejahteraan guru masih menjadi keluhan di berbagai daerah.
Program Makan Bergizi Gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 semula dialokasikan sekitar Rp71 triliun. Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan alokasi sekitar Rp223 triliun untuk program tersebut dengan target penerima mencapai sekitar 82,9 juta orang. Data pemerintah juga menunjukkan bahwa hingga Maret 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis telah mencapai sekitar Rp55,34 triliun, dengan 61,8 juta penerima manfaat dan 26.362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di sekitar 80 ribu desa. Pemerintah menyebut dukungan pendanaan dapat mencapai hingga Rp5 miliar per desa. Jika dikalikan dengan puluhan ribu koperasi, nilainya tentu menjadi sangat besar dan menunjukkan skala investasi pemerintah dalam program ekonomi desa.
Namun, ketika pembicaraan bergeser kepada tenaga pendidik, muncul pertanyaan dari masyarakat. Masih terdapat guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan penghasilan terbatas. Guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru juga masih harus menunggu tersedianya formasi pengangkatan sesuai kebijakan dan kebutuhan pemerintah.
Ironisnya, persoalan kekurangan guru di sejumlah sekolah juga masih menjadi perhatian. Ketika tenaga pendidik tidak mencukupi, proses pembelajaran dapat terganggu dan siswa berpotensi mengalami kekurangan jam belajar.
BACA JUGA :
- 160 Peserta Kepung Meja Pertandingan, Piala Panglima TNI Bergema dari Garut
- Piala Panglima TNI di Garut: Domino Naik Kelas, Hadiah Rp50 Juta Diperebutkan
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana negara menentukan prioritas anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia? Program pemenuhan gizi tentu penting, begitu pula penguatan ekonomi desa. Namun, keberhasilan keduanya juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan guru memiliki peran penting dalam membentuk kualitas generasi berikutnya.
Jangan sampai persoalan pembangunan hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang dibagikan atau seberapa banyak koperasi yang dibangun, sementara persoalan tenaga pendidik belum sepenuhnya terjawab.
SUARA JABAR BANTEN akan terus menelusuri bagaimana kebijakan anggaran pendidikan, kebutuhan guru, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah berjalan di daerah.
Investigasi: Ijan Setiawan
Media: SUARA JABAR BANTENCatatan redaksi: Saya sengaja tidak menulis klaim bahwa “negara tidak punya anggaran untuk guru” sebagai fakta, karena data pemerintah justru mencatat anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun, termasuk alokasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ministry of Finance Indonesia Yang lebih kuat secara jurnalistik adalah menjadikannya pertanyaan investigasi tentang prioritas, distribusi, formasi, dan realisasi anggaran guru.
**IJAN SETIAWAN
